Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Bagir Manan, mengatakan pers menjadi salah satu alat yang digadang-gadang sebagai penyeimbang tatanan masyarakat, saat ini tak sedikit pelaku pers yang tersandung kasus dalam menjalankan tugasnya.

Hal ini diungkapkan Profesor Bagir Manan saat memberikan kuliah umum di Fakultas Hukum Unsoed. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Justitia 3 Fakultas Hukum Unsoed ini dimulai sejak pukul 14.00 WIB, serta dihadiri ratusan mahasiswa yang mengambil mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi Negara serta Hukum dan HAM di Fakultas Hukum Unsoed. Didapuk sebagai moderator adalah Dr. Riris Ardhanariswari, SH, MH.

Beliau mengatakan, sebagian kasus yang menimpa para jurnalis didominasi oleh pelanggaran kode etik. “80 persen pelanggaran yang dilakukan, merupakan pelanggaran etik. Saat ini, menjelang Pemilu, seringkali digunakan para caleg untuk memperkenalkan diri via pers. Ini mesti juga hati-hati,” ungkapnya.

Profesor Bagir Manan dalam kuliah umumnya juga mengatakan, selain 500 aduan tersebut, pelanggaran etik terkait Pemilu memang belum ada. “Saya sudah mengeluarkan surat edaran, jika ada wartawan yang menjadi caleg atau tim sukses, maka ada dua pilihan, berhenti sementara dari persnya atau mengundurkan diri dari wartawan,” tandas dia.

Kebebasan menjadi salah satu hal yang mutlak untuk memberi peluang agar dapat berkembang, kreatif dan maju. “Fungsi kebebasan pers tidak hanya dinikmati sendiri hanya berfungsi sebagai alat kontrol pemerintahan, tetapi pers merupakan ujung tombak menuju kesejahteraan sosial,” sebut dia. Tak hanya itu, sebagai alat kesejahteraan sosial maka pers harus selalu mengedepankan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi. Melalui penyelenggaraan Kuliah Umum dengan tema Kebebasan Pers dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa, diharapkan memberikan kontribusi kearah meningkatnya dan meluasnya pemahaman dosen dan mahasiswa perihal konsep dan kontruksi normatif serta dimensi sosiologis/empiris terhadap permasalahan hukum yang berkembang.